Diduga Pengedar Sabu, Warga Pancoran Dicokok Polisi

Penulis

04/07/2019

BONDOWOSO, Lagi-lagi Jajaran satuan reserse narkoba (Sat Reskoba) Polres Bondowoso mencokok Zainullah Bin Senol (30). Pasalnya ia diduga sebagai pengedar serbuk kristal atau sabu.

Zainullah warga dusun Widoro, Desa Pancoran, Bondowoso, Jawa Timur ini bertekuk lutut saat dicokok petugas, betapa tidak ia ketahuan menyembunyikan sabu didalam saku depan celananya.

Iptu Hadi Sukisman,Kasat Resnarkoba Polres Bondowoso mengatakan, Senol diamankan di jalan dusun Widoro, Desa Pancoran, Kecamatan kota Bondowoso,Rabu (3/7/2019) sekira pukul 23.00 WIB.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikann adanya pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Dengan ciri-ciri sesuai dengan tampilan fisik pelaku.

Setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan,ditemukan pada saku celana depan bungkusan plastik kecil yang berisi sabu.

“Dari Zainullah berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu paket sabu yang dibungkus klip plastik disolasi. Serta uang tunai Rp 350 ribu dan satu HP,” kata Iptu Hadi, Kamis (4/7/2019).

Diterangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun,” katanya.

Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta penyidikan Zainullah diamankan di Mako Polres Bondowoso, setelah nanti berkas lengkap atau P21 akan segera diserahkan ke Kejaksaan.

Diterjang Hujan Lebat, Dapur Rumah Warga Besuki Situbondo Ambruk

Penulis

Redaksi Tapalkuda

08/03/2019

Situbondo – Hujan lebat yang disertai hembusan angin kencang di Kecamatan Besuki telah memporak porandakan dapur rumah warga yang bernama Samawi (55). Rumah Sanawi yang berlokasi di Rt 03, Rw 01, Dusun Mandar, Desa Belimbing, Besuki, Situbondo, Jawa Timur tepat pukul 03.00 dini hari, Jumat, (8/3).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media online ini di lapangan menyebutkan bahwa, panjang rumah 5 meter dan lebar 6 meter yang berpenghuni 5 jiwa tersebut hancur pada bagian dapurnya.
“Untung saja kelima penghuni rumah itu selamat meski dalam keadaan tertidur lelap,” ujar Sonata, anggota tim Paskalis BPBD Situbondo, Jumat, (8/3).

Sonata menambahkan bahwa kerugian yang dialami korban yakni diperkirakan sekitar Rp 15 juta. (ans)

Cashback 4 kali HadiahTabungan Kisaran Puluhan Juta Tak Tercatat di Rekening Perumdam Ijen Tirta, Siapa Penerimanya?

Penulis

Redaksi Tapalkuda

03/10/2026

BONDOWOSO — Program Tabungan Sikemas Berhadiah antara Perumdam Ijen Tirta Kabupaten Bondowoso dengan salah satu bank di Bondowoso menyisakan sejumlah pertanyaan.

Berdasarkan dokumen dan hasil penelusuran terhadap rekening bernomor 0290074983, terdapat empat kali perikatan program dengan nilai penempatan masing-masing Rp1 miliar, dengan imbalan atau hadiah senilai Rp8.333.333 pada setiap periode.

Jika mengacu pada empat dokumen perikatan tersebut, total nilai hadiah yang seharusnya diterima mencapai kisaran Rp33.333.332.

Persoalannya, berdasarkan penelusuran mutasi rekening serta keterangan yang diperoleh dari pihak terkait, dana tersebut tidak tercatat masuk ke rekening Perumdam Ijen Tirta sebagaimana disebutkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima.

Perikatan Pertama: Cashback diperkirakan Rp8,33 Juta Perikatan pertama tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Ikut Serta Dalam Program Tabungan Sikemas Berhadiah Langsung Berupa Cashback tertanggal 21 April 2025.

Dalam dokumen tersebut, nilai dana yang ditempatkan tercatat sebesar Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu tiga bulan.

Pada tanggal yang sama, dibuat Berita Acara Serah Terima antara Direktur Cabang BPR Jatim Bondowoso dengan PDAM Kabupaten Bondowoso yang mencantumkan hadiah berupa cashback kisaran senilai Rp8.333.333.

Dokumen tersebut menyebutkan adanya pemindahbukuan dengan Nomor Pelimpahan Cashback 0290074983.
Hal itu juga didukung Slip Jurnal PT BPR Jatim Cabang Bondowoso Nomor Reff 467/AK/IV/2025 tanggal 21 April 2025 senilai Rp8.333.333. Dalam jurnal tersebut tercatat:
Titipan Hadiah Sikemas (Dr)
Tabungan Sikemas (Cr)

Namun, berdasarkan penelusuran terhadap mutasi rekening, dana cashback tersebut disebut tidak tercatat masuk ke rekening Perumdam Ijen Tirta.

Periode Kedua Berlanjut, Hadiah Berubah Menjadi Laptop
Program kemudian berlanjut pada 21 Juli 2025.

Kali ini terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Ikut Serta Dalam Program Tabungan Sikemas Berhadiah Langsung Berupa Laptop, yang dibuat secara tulisan tangan. Nilai penempatan tetap Rp1 miliar dengan jangka waktu tiga bulan.

Berita Acara Serah Terima mencantumkan laptop dengan kisaran nilai Rp8.333.333.
Namun, pada tanggal yang sama terdapat Kas Bon Debet PT BPR Jatim Cabang Bondowoso Nomor 238/KBD.UM/VII/2025 senilai Rp8.333.333.

Dari penelusuran mutasi rekening periode 21 April 2025 hingga 1 Juli 2026, tidak ditemukan dana masuk sebesar nilai hadiah sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.

Perikatan Ketiga dan Keempat: Kolom Hadiah Justru Kosong
Hal yang serupa kembali muncul dalam perikatan ketiga tertanggal 21 Oktober 2025.

Surat Pernyataan Kesanggupan mencantumkan nilai penempatan Rp1 miliar dan jangka waktu tiga bulan. Namun, bagian hadiah dalam dokumen tersebut tercatat kosong.

Berita Acara Serah Terima juga mencantumkan bentuk hadiah kosong, meskipun tetap mencantumkan kisaran nilai Rp8.333.333.
Pada tanggal yang sama terdapat Kas Bon Debet Nomor 382/KBD.UM/X/2025 senilai Rp8.333.333.

Perikatan keempat kembali dilakukan pada 21 Januari 2026 dengan nilai penempatan Rp1 miliar dan jangka waktu tiga bulan.

Sama seperti sebelumnya, bagian hadiah dalam Surat Pernyataan maupun Berita Acara Serah Terima tercatat kosong, sementara nilai yang dicantumkan tetap Rp8.333.333.

Terdapat pula Kas Bon Debet Nomor 016/KBD.UM/I/2025 senilai Rp8.333.333.
Catatan penting: nomor dokumen terakhir tersebut tertulis “I/2025” meskipun tanggal perikatan yang disebutkan adalah 21 Januari 2026.

Perbedaan tahun pada nomor dokumen ini perlu diklarifikasi kepada pihak BPR Jatim karena dapat berkaitan dengan ketepatan administrasi dokumen.

Empat Periode, kisaran Rp33,3 Juta Dipertanyakan
Dengan nilai Rp8.333.333 pada masing-masing empat periode, total nilai hadiah yang tercantum dalam rangkaian dokumen mencapai:
Rp8.333.333 × 4 = Rp33.333.332.

Namun, hasil penelusuran rekening yang disebut dilakukan sejak 21 April 2025 sampai 1 Juli 2026 menunjukkan tidak terdapat pencatatan penerimaan dana hadiah tersebut ke rekening Perumdam Ijen Tirta.

Di sisi lain, terdapat dokumen Kas Bon Debet untuk tiga periode lanjutan yang masing-masing bernilai Rp8.333.333.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan penting: jika hadiah telah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan secara administrasi tercatat dalam dokumen BPR Jatim, ke mana dana atau bentuk hadiah tersebut diserahkan dan bagaimana pertanggungjawabannya dicatat?

Keterangan BPR: Diminta Dibayar Tunai
Berdasarkan keterangan pihak PT BPR Jatim Cabang Bondowoso yang diperoleh dalam proses penelusuran, setelah perikatan pertama pada 21 April 2025, Direktur Perumdam Ijen Tirta disebut meminta agar cashback tidak dipindahbukukan ke rekening Perumdam Ijen Tirta, melainkan ditarik secara tunai.

Keterangan serupa disebut berkaitan dengan perikatan berikutnya. Dana disebut diproses melalui bagian akuntansi BPR Jatim dan tidak masuk sebagai transaksi kredit pada rekening Perumdam Ijen Tirta.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam persoalan ini karena terdapat perbedaan antara alur administrasi rekening, dokumen Berita Acara Serah Terima, dan pencatatan Kas Bon Debet.

Namun, untuk memastikan persoalan secara utuh, keterangan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Direktur Perumdam Ijen Tirta yang disebut meminta pembayaran tunai, termasuk mengenai siapa penerima uang tunai, kapan uang diserahkan, bukti tanda terima, serta bagaimana penerimaan tersebut dicatat dalam pembukuan Perumdam.

Pertanyaan yang Belum Terjawab
Rangkaian dokumen tersebut setidaknya menyisakan sejumlah pertanyaan yang patut dijelaskan kepada publik:
Siapa yang menerima cashback Rp8.333.333 pada periode pertama?
Jika pembayaran dilakukan tunai, di mana bukti penerimaan uangnya?

Siapa penerima atau pihak yang menandatangani penerimaan pada tiga periode berikutnya?

Mengapa dana tidak terlihat masuk dalam rekening 0290074983, sementara terdapat dokumen yang mencatat adanya hadiah?
Mengapa pada perikatan ketiga dan keempat bentuk hadiah dalam dokumen justru tercatat kosong, tetapi nilainya tetap Rp8.333.333?

Apa dasar penerbitan Kas Bon Debet untuk pembayaran tersebut?
Bagaimana transaksi itu dicatat dalam pembukuan Perumdam Ijen Tirta?
Apakah seluruh hadiah senilai Rp33.333.332 telah diterima secara sah oleh pihak yang berhak?

Persoalan ini bukan semata mengenai ada atau tidaknya dana yang masuk ke rekening. Yang lebih penting adalah kesesuaian antara dokumen perjanjian, Berita Acara Serah Terima, jurnal akuntansi, Kas Bon Debet, bukti pembayaran, dan pencatatan penerimaan pada pihak Perumdam Ijen Tirta.

Transparansi Menjadi Kunci
Dokumen yang tersedia menunjukkan adanya rangkaian perikatan program Tabungan Sikemas senilai Rp1 miliar yang berulang selama empat periode. Pada saat yang sama, terdapat nilai hadiah Rp8.333.333 untuk setiap periode.

Jika benar hadiah tersebut dibayarkan secara tunai, maka keberadaan bukti pembayaran dan tanda terima resmi menjadi elemen penting untuk menjelaskan ke mana uang tersebut berakhir dan bagaimana transaksi dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, apabila tidak terdapat bukti penerimaan yang memadai, maka persoalan tersebut layak mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk BPR Jatim Cabang Bondowoso dan manajemen Perumdam Ijen Tirta.

Hingga seluruh pihak memberikan penjelasan dan dokumen pendukung yang lengkap, angka Rp33.333.332 tersebut lebih tepat disebut sebagai nilai hadiah yang tercantum dalam rangkaian dokumen dan belum terkonfirmasi penerimaannya melalui mutasi rekening yang ditelusuri, bukan sebagai kesimpulan telah terjadi kerugian atau penyimpangan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT BPR Jatim, Perumdam Ijen Tirta, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Cashback 4 kali Hadiah Tabungan Kisaran Puluhan Juta Tak Tercatat di Rekening Perumdam Ijen Tirta ,Siapa Penerimanya?

BONDOWOSO — Program Tabungan Sikemas Berhadiah antara Perumdam Ijen Tirta Kabupaten Bondowoso dan PT BPR Jatim Cabang Bondowoso menyisakan sejumlah pertanyaan.

Berdasarkan dokumen dan hasil penelusuran terhadap rekening Bank bernomor 0290074983, terdapat empat kali perikatan program dengan nilai penempatan masing-masing Rp1 miliar, dengan imbalan atau hadiah senilai Rp8.333.333 pada setiap periode.

Jika mengacu pada empat dokumen perikatan tersebut, total nilai hadiah yang seharusnya diterima mencapai kisaran Rp33.333.332.

Perikatan Pertama: Cashback diperkirakan Rp8,33 Juta Perikatan pertama tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Ikut Serta Dalam Program Tabungan Berhadiah Langsung Berupa Cashback tertanggal 21 April 2025.

Dalam dokumen tersebut, nilai dana yang ditempatkan tercatat sebesar Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu tiga bulan.

Pada tanggal yang sama, dibuat Berita Acara Serah Terima antara Direktur Bank dengan PDAM Kabupaten Bondowoso yang mencantumkan hadiah berupa cashback kisaran senilai Rp8.333.333.

Dokumen tersebut menyebutkan adanya pemindahbukuan dengan Nomor Pelimpahan Cashback 0290074983.
Hal itu juga didukung Slip Jurnal Nomor Reff 467/AK/IV/2025 tanggal 21 April 2025 senilai Rp8.333.333.

Namun, berdasarkan penelusuran terhadap mutasi rekening, dana cashback tersebut disebut tidak tercatat masuk ke rekening Perumdam Ijen Tirta.

Periode Kedua Berlanjut, Hadiah Berubah Menjadi Laptop
Program kemudian berlanjut pada 21 Juli 2025.

Kali ini terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Ikut Serta Dalam Program Tabungan Berhadiah Langsung Berupa Laptop, yang dibuat secara tulisan tangan. Nilai penempatan tetap Rp1 miliar dengan jangka waktu tiga bulan.

Berita Acara Serah Terima mencantumkan laptop dengan kisaran nilai Rp8.333.333.
Namun, pada tanggal yang sama terdapat Kas Bon Debet PT Nomor 238/KBD.UM/VII/2025 senilai Rp8.333.333.

Dari penelusuran mutasi rekening periode 21 April 2025 hingga 1 Juli 2026, tidak ditemukan dana masuk sebesar nilai hadiah sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.

Perikatan Ketiga dan Keempat: Kolom Hadiah Justru Kosong
Hal yang serupa kembali muncul dalam perikatan ketiga tertanggal 21 Oktober 2025.

Surat Pernyataan Kesanggupan mencantumkan nilai penempatan Rp1 miliar dan jangka waktu tiga bulan. Namun, bagian hadiah dalam dokumen tersebut tercatat kosong.

Perikatan keempat kembali dilakukan pada 21 Januari 2026 dengan nilai penempatan Rp1 miliar dan jangka waktu tiga bulan.

Sama seperti sebelumnya, bagian hadiah dalam Surat Pernyataan maupun Berita Acara Serah Terima tercatat kosong, sementara nilai yang dicantumkan tetap Rp8.333.333.

Perbedaan tahun pada nomor dokumen ini perlu diklarifikasi kepada pihak BPR Jatim karena dapat berkaitan dengan ketepatan administrasi dokumen.

Namun, hasil penelusuran rekening yang disebut dilakukan sejak 21 April 2025 sampai 1 Juli 2026 menunjukkan tidak terdapat pencatatan penerimaan dana hadiah tersebut ke rekening Perumdam Ijen Tirta.

Di sisi lain, terdapat dokumen Kas Bon Debet untuk tiga periode lanjutan yang masing-masing bernilai Rp8.333.333.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan penting: jika hadiah telah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan secara administrasi tercatat dalam dokume bank, ke mana dana atau bentuk hadiah tersebut diserahkan dan bagaimana pertanggungjawabannya dicatat?

Keterangan Bank Diminta Dibayar Tunai
Berdasarkan keterangan pihak Bank yang diperoleh dalam proses penelusuran, setelah perikatan pertama pada 21 April 2025, Direktur Perumdam Ijen Tirta disebut meminta agar cashback tidak dipindahbukukan ke rekening Perumdam Ijen Tirta, melainkan ditarik secara tunai.

Keterangan serupa disebut berkaitan dengan perikatan berikutnya. Dana disebut diproses melalui bagian akuntansi Bank dan tidak masuk sebagai transaksi kredit pada rekening Perumdam Ijen Tirta.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam persoalan ini karena terdapat perbedaan antara alur administrasi rekening, dokumen Berita Acara Serah Terima, dan pencatatan Kas Bon Debet.

Siapa penerima atau pihak yang menandatangani penerimaan pada tiga periode berikutnya?

Transparansi Menjadi Kunci
Dokumen yang tersedia menunjukkan adanya rangkaian perikatan program Tabungan senilai Rp1 miliar yang berulang selama empat periode. Pada saat yang sama, terdapat nilai hadiah Rp8.333.333 untuk setiap periode.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pihak Bank, Perumdam Ijen Tirta, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Ada Uang Saku dan Nota BBM Bermasalah Dipertanyakan

Penulis

Redaksi Tapalkuda

02/10/2026

BONDOWOSO — Pengelolaan biaya perjalanan dinas menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah transaksi yang dalam dokumen pemeriksaan disebut menimbulkan kelebihan pembayaran uang saku serta ketidaksesuaian bukti pengeluaran.

Temuan tersebut berkaitan dengan perjalanan dinas pada Juni dan September 2025. Salah satu dokumen mencatat adanya perjalanan ke Surabaya yang melibatkan Direktur Perumdam Ijen Tirta bersama sejumlah pengikut.

Namun, berdasarkan keterangan salah seorang peserta perjalanan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa , tidak seluruh nama yang tercantum dalam surat perintah benar-benar melakukan perjalanan.

Persoalan ini penting karena Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bukan sekadar dokumen administratif. SPPD menjadi dasar penugasan, pengendalian anggaran, sekaligus bagian dari pertanggungjawaban penggunaan keuangan perusahaan daerah.

Perjalanan ke Surabaya: Tiga Nama Disebut Tidak Berangkat
Dalam dokumen yang diperoleh, tercatat Voucher Nomor 0607/VCH/VI/25 tertanggal 4 Juni 2025 dengan kisaran nilai sebesar Rp3.341.900.
Surat Perintah Nomor 802/07/430.12/2025 memerintahkan Direktur Perumdam Ijen Tirta, April Ariestha Bhirawa, S.E., melakukan perjalanan ke Surabaya untuk koordinasi dengan Pengurus Daerah Perpamsi Jawa Timur.

Dalam surat tersebut tercantum sejumlah pengikut, yakni I Made Suarjaya, Aditiyas Arief, M. Rois, dan Yusef Nasoka.
Anggaran perjalanan tersebut antara lain mencakup uang saku direktur diduga sebesar Rp600.000, uang saku tiga pejabat/kepala bagian sebesar Rp1.150.000, uang saku staf Rp200.000, BBM Rp1.190.400, serta e-tol Rp301.500.

Namun, keterangan sebagaimana tercantum dalam bahan pemeriksaan menyebut perjalanan tersebut hanya dilakukan bersama sopir. Sementara Direktur April Ariestha Bhirawa dan tiga nama lainnya disebut tidak melakukan perjalanan dinas tersebut.

Jika keterangan tersebut benar, terdapat persoalan serius pada kesesuaian antara dokumen perjalanan dinas dengan kondisi sebenarnya.

Uang Saku Rp1,3 Juta Disebut Berlebih
Dokumen pemeriksaan kemudian mencatat adanya kelebihan pembayaran uang saku sebesar Rp1.300.000.
Nilai tersebut terdiri atas uang saku direktur sebesar Rp600.000 dan uang saku dua pejabat/kepala bagian sebesar Rp700.000.

Dokumen menyebut jumlah tersebut seharusnya disetorkan kembali ke kas Perumdam Ijen Tirta Kabupaten Bondowoso.

Keterangan lainnya berasal staf bagian personalia, yang menyebut biaya perjalanan dinas diserahkan kepada pimpinan rombongan, yakni April Ariestha Bhirawa, untuk selanjutnya dibagikan kepada para pengikut perjalanan dinas.

Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam menelusuri bagaimana uang perjalanan dinas dicairkan dan kemudian dipertanggungjawabkan.
Nota BBM Rp390.400 Disebut Dibuat Sendiri

Bukan hanya uang saku yang menjadi sorotan.

Dalam dokumen pemeriksaan disebutkan terdapat dua nota BBM yang dinilai benar dan sah dengan nilai keseluruhan ditengarai mencapai Rp800.000. Sementara nota BBM lainnya senilai Rp390.400 disebut sebagai nota yang dibuat sendiri.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertanggungjawaban biaya BBM yang dibebankan dalam perjalanan dinas tersebut.

Jika bukti pengeluaran tidak menggambarkan transaksi sebenarnya, maka validitas pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas patut diperiksa lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

September 2025, Kembali Ditemukan Kelebihan Pembayaran
Persoalan serupa muncul dalam perjalanan dinas lainnya.
Voucher Nomor 0909/VCH/IX/25 tertanggal 8 September 2025 tercatat sebesar Rp924.000. Surat Perintah Nomor 802/15/430.12/2025 memerintahkan Direktur Perumdam Ijen Tirta melakukan perjalanan ke Jember pada 2 September 2025 untuk koordinasi pengadaan pakaian dinas.

Dalam surat tersebut tercantum tiga pengikut, .Namun, berdasarkan keterangan dalam bahan pemeriksaan, dirinya tidak melakukan perjalanan dinas ke Jember pada 2 September 2025.

Akibatnya, pemeriksaan mencatat adanya kelebihan pembayaran uang saku sebesar Rp200.000 yang disebut harus disetorkan kembali ke kas Perumdam Ijen Tirta Kabupaten Bondowoso.

Administrasi Perjalanan Dinas Dipertanyakan

Dua kejadian tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang tidak semata-mata berkaitan dengan besaran rupiah, tetapi juga mengenai akurasi dokumen perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan.

Dokumen pemeriksaan menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Bondowoso Nomor 188/35/430.12/2018 tentang Biaya Perjalanan Dinas pada PDAM Kabupaten Bondowoso, tertanggal 2 November 2018.

Dalam tata kelola keuangan, dokumen perjalanan dinas seharusnya menggambarkan penugasan dan pelaksanaan perjalanan secara benar.

Ketika nama pegawai tercantum sebagai peserta perjalanan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak berangkat, persoalan tersebut membutuhkan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

Begitu pula dengan bukti BBM. Jika benar terdapat bukti pengeluaran yang tidak berasal dari transaksi sebenarnya, maka perlu dipastikan siapa yang membuat, atas dasar apa bukti tersebut digunakan, dan siapa yang memberikan persetujuan dalam pertanggungjawaban keuangan.

Bukan Sekadar Soal Rp1,5 Juta
Jika dua nilai kelebihan pembayaran yang tercantum dalam dokumen tersebut dijumlahkan, sedikitnya terdapat kurang lebih Rp1.500.000 yang disebut sebagai kelebihan pembayaran uang saku, belum termasuk persoalan nota BBM senilai Rp390.400 yang dalam keterangan pemeriksaan disebut dibuat sendiri.

Namun, substansi persoalannya tidak berhenti pada nominal.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: bagaimana mekanisme verifikasi perjalanan dinas berjalan? Siapa yang memeriksa kebenaran peserta perjalanan? Siapa yang memverifikasi bukti BBM? Dan siapa yang menyetujui pertanggungjawaban sebelum uang perusahaan dibayarkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan administrasi tidak berhenti sebagai angka dalam laporan pemeriksaan.

Perlu Klarifikasi Para Pihak

Temuan pemeriksaan merupakan dasar penting untuk melakukan klarifikasi, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau kesalahan pidana seseorang.

Karena itu, keterangan dari pihak-pihak yang disebut dalam dokumen perlu dikonfirmasi secara berimbang, termasuk Direktur Perumdam Ijen Tirta, pejabat atau staf yang tercantum sebagai peserta perjalanan, bagian keuangan/personalia, serta pihak yang melakukan pemeriksaan.

Publik juga berhak mengetahui apakah uang yang dinyatakan sebagai kelebihan pembayaran telah dikembalikan ke kas perusahaan, bagaimana status pertanggungjawaban nota BBM tersebut, dan apakah Perumdam Ijen Tirta telah melakukan pembenahan terhadap sistem pengawasan perjalanan dinas.

Sebab, uang perusahaan daerah bukan sekadar angka dalam voucher. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara substantif.

Dan ketika dokumen perjalanan dinas tidak sepenuhnya sejalan dengan keterangan pelaksanaan di lapangan, transparansi serta klarifikasi menjadi kunci untuk menjawab satu pertanyaan mendasar:

Apakah perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban?

Bukan Sekadar Label! BRK Reborn Digelorakan, Kopi Bondowoso Mulai Unjuk Gigi di Pasar Dunia

Penulis

Redaksi Tapalkuda

02/10/2026

BONDOWOSO – Semangat menghidupkan kembali identitas Bondowoso sebagai Republik Kopi kembali digelorakan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mendorong penguatan promosi kopi lokal melalui gerakan Bondowoso Republik Kopi (BRK) Ribon, sekaligus menggandeng pelaku media dan generasi Z untuk memperluas gaung kopi Bondowoso di ruang digital.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso, Mulyadi, mengatakan penguatan kembali BRK bukan sekadar menghidupkan sebuah label, tetapi menjadi bagian dari upaya memperbesar promosi dan manfaat ekonomi dari komoditas kopi bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Mulyadi dalam kegiatan di Musik Geledek Lajuh Kironggo, Jumat (2/10/2026).

“Dalam rangka kita menghidupkan kembali Bondowoso Republik Kopi, kegiatan ini sangat membantu bagi kami, terutama untuk mempromosikan BRK Reborn,” kata Mulyadi.

Menurutnya, geliat kopi di Bondowoso sebenarnya telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya para pelaku usaha kopi. Namun, semangat promosi dan pengembangannya dinilai perlu terus diperkuat agar potensi tersebut tidak berhenti di tingkat lokal.

Mulyadi menyebut perkembangan sektor kopi Bondowoso berlangsung di berbagai lini, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Bahkan, sejumlah pelaku kopi lokal disebut telah mampu membawa produk Bondowoso ke pasar luar negeri.

“Di beberapa event kita juga bisa bertarung di kancah nasional maupun internasional. Beberapa hari yang lalu kita juga sempat ekspor dari para pelaku kopi, ada yang ke Eropa dan juga ke Timur Tengah,” ujarnya.

Kopi dan Tembakau Jadi Penopang Ekonomi

Mulyadi menilai perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah. Ia menyebut komoditas kopi dan tembakau turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Bondowoso.

Ia juga menyinggung capaian pertumbuhan ekonomi Bondowoso pada triwulan II yang menurutnya menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Karesidenan Besuki.

Namun, angka dan perbandingan tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan data resmi statistik dan periode pengukuran yang digunakan.

Di sisi lain, Pemkab Bondowoso juga mengapresiasi peran komunitas kreator digital, termasuk Kampung YouTuber, yang ikut mempromosikan berbagai program daerah melalui media sosial.

Menurut Mulyadi, kekuatan promosi digital menjadi semakin penting karena pasar kopi tidak hanya membutuhkan produk berkualitas, tetapi juga narasi dan promosi yang mampu menjangkau konsumen lebih luas.

Gen Z dan Media Diajak Jadi Penggerak Promosi

Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi juga menyoroti program yang diinisiasi PTPN I berupa kompetisi konten media sosial. Program tersebut disosialisasikan untuk menarik partisipasi masyarakat, khususnya kalangan media dan generasi Z, dalam mempromosikan Bondowoso Republik Kopi.

Ia menyebut antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi.
Mulyadi mengajak masyarakat Bondowoso tidak hanya menjadi penonton dalam promosi potensi daerah sendiri.

Menurut dia, masyarakat lokal justru memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai perkembangan komoditas kopi di daerahnya.

“Kita jangan sampai menjadi penonton atau pendengar dan tidak mendapatkan manfaat. Dengan kegiatan ini, insyaallah kita juga akan berpartisipasi dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Bondowoso,” katanya.

Ia menilai media sosial memiliki daya jangkau yang besar untuk memperkenalkan kopi Bondowoso kepada khalayak yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional.

“Melalui media sosial ini kita bisa memassifkan promosi tentang perkembangan kopi di Kabupaten Bondowoso sehingga bisa didengar khalayak banyak, khususnya nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Dengan demikian, penguatan BRK Reborn kini tidak hanya bertumpu pada produksi kopi, tetapi juga pada bagaimana potensi tersebut dikemas dan dipromosikan secara kreatif.

Tantangannya, promosi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk, penguatan pelaku usaha, akses pasar, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat kopi di Bondowoso.

“Jangan Besar Pasak daripada Tiang”, Ketua DPRD Bondowoso Minta Perumdam Ijen Tirta Berbenah Total

Penulis

Redaksi Tapalkuda

02/10/2026

BONDOWOSO — Carut-marut pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Ijen Tirta Bondowoso kembali menjadi sorotan.

Persoalan perusahaan daerah yang menggunakan aset dan anggaran publik dinilai tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa pembenahan serius, terutama menyangkut efisiensi organisasi, beban kepegawaian, hingga kemampuan perusahaan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua DPRD Bondowoso, H.Ahmad Dhafir, menegaskan siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin Perumdam Ijen Tirta harus berani melakukan penataan secara menyeluruh.

Menurutnya, jabatan direktur bukan sekadar posisi administratif, melainkan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perusahaan daerah mampu memberikan pelayanan sekaligus dikelola secara sehat dan efisien.

“Siapa pun yang nantinya menjadi direktur harus melakukan penataan,” demikian garis besar sikap yang disampaikan Ahmad Dhafir terkait kondisi Perumdam Ijen Tirta.

Sorotan paling keras mengarah pada persoalan rasio jumlah pegawai dibandingkan jumlah sambungan rumah (SR). Ahmad Dhafir merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, yang memang tercatat sebagai salah satu regulasi rujukan dalam pengelolaan dan penilaian kinerja PDAM.

Dalam argumentasinya, Dhafir menyebut rasio ideal yang menjadi pembanding adalah sekitar enam orang pegawai untuk setiap 1.000 sambungan rumah. Sementara itu, menurutnya, kondisi di PDAM Bondowoso mencapai sekitar sembilan orang untuk setiap 1.000 sambungan rumah.

Jika angka tersebut benar-benar mencerminkan kondisi aktual perusahaan, persoalannya bukan lagi sekadar berapa banyak pegawai yang dimiliki, tetapi seberapa besar beban biaya pegawai terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan.

“Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang,” menjadi persoalan yang harus dijawab manajemen baru.

Dhafir bahkan mendorong adanya penataan ulang sumber daya manusia secara serius. Istilah yang digunakan adalah merumahkan atau melakukan penataan pegawai, yang secara substansi dapat berimplikasi pada pengurangan jumlah tenaga kerja apabila memang terdapat kelebihan pegawai berdasarkan kajian organisasi, kebutuhan pelayanan, kompetensi, dan kemampuan keuangan perusahaan.

Namun, langkah tersebut tentu tidak bisa dilakukan secara serampangan. Penataan pegawai harus didasarkan pada audit organisasi dan keuangan, kebutuhan riil pelayanan, ketentuan ketenagakerjaan, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Belajar dari Batu dan Malang
Dhafir juga membandingkan efisiensi Perumdam Ijen Tirta dengan perusahaan air minum di daerah lain. Ia mencontohkan Kota Batu dan Kota Malang sebagai daerah yang dinilai mampu mengelola sumber daya manusia dengan rasio yang lebih efisien.

Data kinerja PDAM Kota Batu yang tersedia untuk 2019, misalnya, mencatat 13.473 pelanggan dengan 80 pegawai. Angka tersebut setara sekitar enam pegawai per 1.000 pelanggan, bukan tiga seperti angka yang disebutkan dalam pernyataan Dhafir.

Sementara data Perpamsi untuk PDAM Kota Malang tahun 2018 mencatat 162.369 pelanggan dengan 350 pegawai. Artinya, sekitar 2,16 pegawai per 1.000 pelanggan—jauh berbeda dari angka satu pegawai per 1.000 pelanggan yang disebutkan Dhafir.

Perbedaan angka tersebut justru menunjukkan bahwa pembenahan Perumdam Ijen Tirta perlu berbasis data aktual dan audit yang dapat diuji, bukan sekadar perbandingan angka.

Sebab, ukuran efisiensi perusahaan air minum tidak hanya ditentukan oleh jumlah pegawai. Kondisi jaringan, cakupan pelayanan, jumlah pelanggan, tingkat kehilangan air, kapasitas produksi, kondisi geografis wilayah, biaya energi, kualitas pelayanan hingga struktur organisasi juga ikut menentukan.

Dalam laporan kinerja PDAM Kota Batu, misalnya, selain jumlah pegawai juga tercatat indikator keuangan, jumlah pelanggan, biaya pegawai, serta biaya operasi.

Direktur Baru Jangan Hanya Duduk di Kursi

Karena itu, tantangan direktur baru Perumdam Ijen Tirta nantinya tidak ringan. Direktur dituntut bukan hanya mampu menjalankan rutinitas pelayanan air bersih, tetapi juga membongkar persoalan struktural yang membuat perusahaan sulit bergerak.

Jika memang terdapat kelebihan pegawai, harus ada kajian yang transparan. Jika struktur organisasi terlalu gemuk, harus dilakukan restrukturisasi.

Jika biaya operasional membebani perusahaan, harus dicari sumber pemborosan. Dan jika perusahaan belum mampu menyetor PAD, harus ada strategi bisnis yang terukur untuk memperbaiki kinerja keuangan.

Pada akhirnya, Perumdam Ijen Tirta bukan perusahaan milik pribadi. Perusahaan daerah tersebut membawa kepentingan publik dan mengelola sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Karena itu, publik berhak mendapatkan perusahaan air minum yang sehat secara keuangan, efisien secara organisasi, profesional dalam pelayanan, dan mampu memberikan kontribusi kepada daerah.

“Pertanyaan besarnya kini sederhana: apakah direktur baru nanti berani melakukan penataan sampai ke akar persoalan, atau kembali membiarkan persoalan lama menumpuk di balik meja birokrasi?Saya sengaja mengoreksi bagian perbandingan Batu dan Malang: sumber yang saya temukan tidak mendukung angka 3 pegawai/1.000 SR untuk Batu dan 1 pegawai/1.000 SR untuk Malang. Angka resmi yang tersedia justru menunjukkan sekitar 6/1.000 untuk Batu dan 2,16/1.000 untuk Malang sementara untuk Bondowoso 9/1.000,”pungkasnya.

Tunjangan Pendidikan Rp14,33 Juta untuk Direktur Perumdam Ijen Tirta Perlu Dipertanyakan, Diduga Tak Sesuai Ketentuan

Penulis

Redaksi Tapalkuda

02/10/2026

BONDOWOSO — Pemberian tunjangan kepada jajaran direksi Perumdam Ijen Tirta Bondowoso menjadi sorotan dalam hasil audit.

Salah satu temuan ditengarai mencatat adanya penerimaan Tunjangan Pendidikan sebesar Rp14.333.092 yang diterima Direktur Perumdam Ijen Tirta, April Ariesta Bhirawa, S.E.

Berdasarkan uraian temuan audit yang diterima, dalam RKAP Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada 28 Oktober 2024 terdapat rencana anggaran belanja pegawai untuk pos Tunjangan Pendidikan atas nama Direktur PDAM.

Realisasinya kemudian tercatat pada 2025. April Ariesta Bhirawa disebut menerima tunjangan pendidikan diperkirakan hingga sebesar Rp14.333.092, dengan bukti tanda terima melalui rekening Bank Mandiri. Transaksi tersebut tercatat dalam Voucher Nomor 0624/VCH/VI/2025 tertanggal 12 Juni 2025.

Bukan Sekadar Soal Nominal

Sorotan audit bukan semata-mata mengenai besarnya uang yang diterima. Persoalan utamanya terletak pada dasar pemberian tunjangan tersebut.

Temuan audit menyatakan penerimaan tunjangan pendidikan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
Permendagri tersebut ditetapkan pada 23 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 31 Desember 2024.

Dalam Pasal 12, Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 secara spesifik menyebut tunjangan yang dapat diberikan kepada anggota Direksi BUMDAM, yakni tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, tunjangan purna jabatan, dan tunjangan kinerja. Tunjangan pendidikan tidak tercantum dalam daftar tersebut.

Patut dipertanyakan landasan pemberian tunjangan pendidikan kepada Direktur, terlebih pembayaran tersebut dilakukan pada Juni 2025, setelah Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 mulai berlaku.
RKAP Sudah Disusun, Regulasi Kemudian Berlaku

Ada satu aspek waktu yang juga penting dicermati. RKAP 2025 yang menjadi dasar perencanaan disebut telah ditetapkan pada 28 Oktober 2024, sedangkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 baru ditetapkan pada 23 Desember 2024 dan berlaku sejak 31 Desember 2024.

Artinya, persoalan yang muncul dalam audit tidak berhenti pada kapan RKAP disusun, tetapi juga menyangkut pelaksanaan dan pembayaran tunjangan pada 2025, ketika regulasi baru tersebut sudah berlaku.

Pasal 12 sendiri tidak memasukkan tunjangan pendidikan sebagai jenis tunjangan Direksi BUMDAM. Sementara itu, ketentuan mengenai tunjangan tertentu seperti tunjangan perumahan dan tunjangan kinerja juga diatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dan penetapannya.

Kini Pertanggungjawabannya yang Ditunggu

Temuan tersebut pada akhirnya membuka pertanyaan penting mengenai siapa yang menetapkan, apa dasar hukumnya, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban atas pembayaran Rp14,33 juta tersebut.

Apalagi, Perumdam Ijen Tirta merupakan badan usaha milik daerah yang pengelolaannya dituntut berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.

Karena itu, temuan audit tersebut semestinya tidak berhenti sebagai catatan administratif. Penjelasan dari manajemen Perumdam, pemilik modal, maupun pihak yang berwenang diperlukan untuk menerangkan dasar pemberian tunjangan pendidikan, keputusan yang menjadi landasannya, serta tindak lanjut atas temuan audit tersebut.

Untuk diketahui uraian mengenai penerimaan Rp14.333.092, nomor voucher, tanggal pembayaran, dan hasil audit di atas bersumber dari materi yang Anda berikan. Yang terverifikasi dari sumber hukum adalah ketentuan Permendagri 23/2024 bahwa Pasal 12 mencantumkan empat jenis tunjangan Direksi tersebut dan tidak mencantumkan tunjangan pendidikan.

Dikutip dari berbagai sumber
Media ini masih membuka hak jawab bagi pihak yang merasa berhubungan dengan penulisan diatas.Sementara April Ariesta Bhirawa ketika dihubungi Telpnya tidak aktif.

Bukan Sekadar Ungkapan, “Sampek Mate, Sampek Odik Pole” Jadi Tekad Merawat Mahabbah Guru

Penulis

Redaksi Tapalkuda

02/10/2026

Bondowoso – “Sampek mate, sampek odik pole” bukan sekadar ungkapan kesetiaan seorang santri kepada gurunya. Bagi KHR. Ach. Azaim Ibrahimy, S.Sy., M.H., Ph.D., kalimat tersebut merupakan cerminan komitmen untuk menjaga khidmah, mahabbah, serta ikatan ruhani dengan guru, bahkan melampaui batas kehidupan dunia.

Pesan itu disampaikan KHR. Ach. Azaim Ibrahimy dalam acara Tasyakuran dan Doa Bersama Harlah IKSASS ke-38 di Aula Lantai II Pusat IKSASS, Kamis, 1 Oktober 2026.

Ketua Umum Majelis Syuri Pusat IKSASS sekaligus Pengasuh ke-IV Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, tersebut berbicara dalam momentum yang mengusung tema “Merawat Mahabbah, Menjaga Sanad Perjuangan.”

Menurut KHR. Ach. Azaim, peringatan Harlah IKSASS tidak semestinya berhenti pada seremoni untuk menandai bertambahnya usia organisasi. Lebih dari itu, momentum tersebut harus menjadi ruang untuk mengingat sekaligus memperkuat kembali sanad pengabdian kepada para guru.

“Hari ini adalah hari yang terus kita kenang di setiap kalender tahunan. Hari ini adalah hari pengingat dan peneguh sanad pengabdian kita untuk terus berada dalam wilayah mahabbah guru-guru yang mulia,” ujarnya.

Dari momentum tersebut, KHR. Ach. Azaim mengajak para santri dan alumni kembali mengenang sosok Raden Ibrahim, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo.
Ia mengaitkan nama Ibrahim dengan keteladanan Nabi Ibrahim AS, salah satunya melalui makna Abun Rahimun, yakni sosok ayah yang penuh kasih sayang.

Menurutnya, ketokohan Nabi Ibrahim juga dapat direnungkan melalui peristiwa Isra’ Mi’raj ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS di langit ketujuh.

Nabi Ibrahim disebut berada di Baitul Ma’mur, yang dalam penjelasan keagamaan dikenal sebagai tempat yang memiliki kedudukan penting di langit ketujuh dan berkaitan secara simbolik dengan Baitullah di bumi.

Bagi KHR. Ach. Azaim, rangkaian keteladanan tersebut menyimpan pesan ruhani yang relevan untuk memahami makna khidmah, terutama hubungan antara seorang guru dan murid.

Ia kemudian mengaitkannya dengan konsep al-ubuwah, yakni ketokohan seorang ayah.

“Sejarahnya, fakta kemanusiaan, bahwa tidak ada satu pun nabi dan rasul menjalankan tugas kenabian kecuali dengan pendekatan al-ubuwah sebagai sosok ayah,” katanya.

Ia menyebut Nabi Adam sebagai Abul Basyar, Nabi Nuh sebagai ayahanda manusia setelah peristiwa banjir, dan Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya.

Dari konsep tersebut, KHR. Ach. Azaim mengajak para santri memahami bahwa perjuangan para nabi dan rasul tidak hanya diwariskan dalam bentuk ilmu, tetapi juga melalui tata nilai, keteladanan, kasih sayang, dan tanggung jawab seorang ayah.

Dalam konteks pesantren, nilai itu menemukan bentuknya dalam relasi antara guru dan murid.
“Maka Raden Ibrahim adalah ayahanda ruhani kita,” tegasnya.

Menurutnya, para santri dan alumni merupakan anak-anak yang lahir dari doa, mujahadah, ajaran, serta dawuh para guru.
“Kita adalah anak-anak yang lahir dari rahim doa-doa beliau, yang lahir dari rahim mujahadah beliau, dari ajaran beliau, dari dawuh-dawuh beliau,” tuturnya.

Guru Mendidik dengan Kata dan Keteladanan

Bagi KHR. Ach. Azaim, guru tidak hanya berperan sebagai sosok yang mentransfer pengetahuan. Guru juga menghadirkan pendidikan melalui kasih sayang, rahmah, keteladanan, dan tindakan nyata.
Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan pesan Nabi Muhammad SAW:
“Innamā anā lakum bimanzilatil-wālidi u’allimukum.”

Menurutnya, pesan tersebut mengandung makna bahwa Nabi Muhammad SAW menempatkan dirinya bagi umat seperti kedudukan seorang ayah yang mendidik anak-anaknya.

“Nabi sudah menegaskan, ‘Aku hanyalah bagi kalian seperti kedudukan seorang ayah. Aku mengajar kalian,’” jelasnya.
Dari sinilah, kata dia, dikenal konsep al-ubuwah fid-din, yakni kedudukan ayahanda dalam kehidupan beragama. Hubungan tersebut tidak semata-mata dibangun berdasarkan pertalian darah, tetapi melalui kasih sayang, pendidikan, pengabdian, dan keteladanan.

Menurut KHR. Ach. Azaim, seorang guru bahkan tidak selalu mendidik melalui ceramah atau kata-kata. Dalam banyak keadaan, tindakan sederhana seorang guru justru mampu meninggalkan pelajaran yang lebih dalam.

Ia menyebut prinsip lisānul hāl afshahu min lisānil maqāl, bahwa lisan keadaan terkadang lebih fasih daripada lisan perkataan.

“Kadang-kadang di antara guru kita ada yang nyaris jarang banyak bertutur kata, tetapi lisanul hal-nya mengajarkan ribuan makna kepada kita,” ujarnya.

Keteladanan itu, menurutnya, dapat ditemukan dalam berbagai hal sederhana. Mulai dari keistikamahan membuatkan kopi, menyangrai jagung untuk para santri, membangun dan membimbing santri secara konsisten, memberikan wejangan, hingga berkeliling pondok pada pagi hari untuk melihat aktivitas para santri.

Bagi KHR. Ach. Azaim, semua tindakan tersebut bukan sekadar rutinitas. Di balik kesederhanaan itu terdapat proses pendidikan yang berlangsung tanpa banyak kata.

“Semua itu adalah lisanul hal yang sering kali menjadi lebih fasih daripada lisanul maqāl,” ungkapnya.
Khidmah yang Melampaui Batas Kehidupan

Dari keteladanan para guru itulah, menurut KHR. Ach. Azaim, tugas-tugas mulia kenabian diteruskan melalui ta’limul ummah dan ta’limuth-thalabah, yakni mendidik umat dan mendidik para pelajar.
Pendidikan tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk mencerdaskan pikiran. Lebih jauh, pendidikan diharapkan mampu menghidupkan hati dan ruh.

Ia menyebutnya sebagai hayātul qulūb, kehidupan hati, serta kehidupan arwah atau jiwa yang memiliki dimensi lebih panjang daripada kehidupan jasad.
Dalam kerangka itulah KHR. Ach. Azaim memaknai ungkapan “sampek mate, sampek odik pole.”

Ungkapan tersebut, menurutnya, menggambarkan kesetiaan seorang santri untuk terus menjaga hubungan dengan guru melalui khidmah dan nasab ideologis.
“Boleh. Memang sesuai dengan khidmat para guru-guru kita, bahwa kita bernasab ideologis kepada beliau,” katanya.

Nasab ideologis tersebut tidak hanya dimaknai dalam hubungan kehidupan di dunia. Lebih jauh, terdapat harapan agar ikatan dengan guru tetap terjaga hingga kehidupan akhirat.

“Bukan hanya di dunia, tetapi kita ingin bersama beliau di surga Allah,” lanjutnya.
Karena itu, ia mengingatkan para santri dan alumni agar tidak membiarkan hubungan dengan guru berhenti pada ikatan lahiriah.

Yang harus dijaga, kata dia, adalah ikatan iman dan ruhani.

“Rawatlah rābithah īmāniyah ini. Rawatlah rābithah rūhiyah ini. Yang jauh melampaui rābithah jasadiyah,” pungkasnya.
Pada akhirnya, “sampek mate, sampek odik pole” bukan sekadar semboyan kesetiaan.

Ungkapan itu menjadi penegasan bahwa khidmah kepada guru merupakan perjalanan panjang yang dirawat melalui mahabbah, diwujudkan melalui keteladanan, dan diteruskan melalui perjuangan.

Sebab bagi seorang santri, hubungan dengan guru bukan hanya tentang siapa yang pernah mengajarkan ilmu, melainkan tentang nilai, adab, dan perjuangan yang terus hidup setelah ilmu itu diterima.

334 Warga Bondowoso Diverifikasi untuk Bantuan Modal Produktif KIP Jawara Tanpa Ada Potongan

Penulis

Redaksi Tapalkuda

02/10/2026

BONDOWOSO — Sebanyak 334 warga Bondowoso masuk dalam proses verifikasi dan validasi (verval) calon penerima bantuan Kewirausahaan Inklusif dan Produktif Jawa Timur Sejahtera (KIP Jawara) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Proses verval tersebut berlangsung di Ruang Ijen Raung, Pemkab Bondowoso, Jumat (2/10/2026). Pelaksanaannya dibagi menjadi dua gelombang untuk memastikan data calon penerima sesuai dengan ketentuan program.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso melalui Ifah Febrianti, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, menyampaikan bahwa sebanyak 334 orang mengikuti tahapan verval tersebut.

“Sebanyak 334 orang akan mendapatkan bantuan KIP Jawara Provinsi Jawa Timur. Saat ini masih dilakukan verifikasi dan validasi,” kata Ifah.

Program KIP Jawara merupakan bantuan pemberdayaan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang menyasar masyarakat kurang mampu yang telah memiliki potensi maupun rintisan usaha.

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk modal usaha sebesar Rp3 juta untuk setiap penerima manfaat, yang pencairannya dilakukan melalui rekening penerima.

Bukan Bantuan Konsumtif
KIP Jawara dirancang bukan sekadar memberikan bantuan tunai, tetapi mendorong penerima agar memiliki aktivitas usaha yang lebih produktif dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.

Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan maupun kebutuhan usaha yang menunjang keberlangsungan usaha. Penggunaan untuk kebutuhan konsumtif maupun judi online tidak diperbolehkan.

Sasaran program KIP Jawara terbagi dalam empat kategori, yakni Putri Jawara, KPM Jawara, PPKS Jawara, dan Eks PPKS Jawara.

Putri Jawara menyasar perempuan yang menjadi penopang ekonomi keluarga. KPM Jawara ditujukan bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki embrio usaha. Sementara PPKS Jawara menyasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sedangkan Eks PPKS Jawara diperuntukkan bagi penerima yang sebelumnya mendapatkan layanan kesejahteraan sosial dan dinilai siap mengembangkan usaha.

Syarat Tak Sekadar Terdaftar
Calon penerima tidak otomatis mendapatkan bantuan hanya karena terdata. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian persyaratan dan kondisi calon penerima di lapangan.

Dalam ketentuan program KIP Jawara 2026, penerima harus masuk dalam desil 1–5 data kemiskinan DTSEN, berusia 18 hingga 58 tahun, serta memiliki embrio atau rintisan usaha yang telah berjalan minimal satu tahun.

Tahapan verval menjadi penting karena bantuan yang disalurkan merupakan anggaran pemberdayaan yang ditujukan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, ketepatan data penerima menjadi salah satu bagian penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria program.

Sementara itu, Siti dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa penggunaan dana bantuan akan disertai mekanisme pertanggungjawaban melalui bukti pembelian.

Menurutnya, setelah dana masuk ke rekening penerima, penerima diwajibkan menggunakan dana sesuai peruntukannya dan menyiapkan bukti transaksi.

“Dana akan melalui rekening bank yangbakan dibayarkan tunai sama sekali tanpa potongan apapun. Harus ada nota, blangko foto dan nota print, termasuk nota belanja online,” jelas Siti.

Untuk pembelian menggunakan nota manual, penerima juga diwajibkan melengkapi dokumentasi berupa foto di depan toko tempat pembelian barang serta foto unboxing bersama penerima bantuan.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan agar dana bantuan benar-benar digunakan untuk kebutuhan usaha, bukan untuk kepentingan lain.

Penerima juga diberikan batas waktu maksimal lima hari setelah dana diterima untuk melakukan pembelanjaan sesuai ketentuan program dan melengkapi bukti transaksi.

Masuknya 334 warga Bondowoso dalam proses verval KIP Jawara menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu.

Namun, bantuan modal sebesar Rp3 juta bukanlah tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar berubah menjadi modal produktif yang mampu menjaga dan mengembangkan usaha penerima.

Karena itu, proses verifikasi, penggunaan dana, hingga pertanggungjawaban belanja menjadi rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Bantuan bukan hanya soal dana yang cair, tetapi tentang bagaimana modal tersebut benar-benar bekerja untuk menguatkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi penerima.

Empat Tahun Jadi Langganan Dropping, Pemkab Bondowoso Bidik Delapan Titik Kekeringan dengan Solusi Permanen

Penulis

Redaksi Tapalkuda

02/10/2026

BONDOWOSO — Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menggeser pola penanganan kekeringan dari sekadar respons darurat menuju solusi permanen.

Kalaksa BPBD Bondowoso Kristanto Putro Prasojo menyampaikan bahwa sebanyak delapan titik yang selama empat tahun terakhir berulang kali menjadi lokasi distribusi air bersih (dropping) kini masuk dalam pemetaan awal untuk ditangani secara lebih permanen.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang membahas upaya mengatasi persoalan kekeringan secara berkelanjutan di pimpin oleh Sekretaris Daerah Fathur Rozi,Jum’at 2/10/2026.

Menurut Kristanto ,selama ini, kekeringan berulang hampir setiap tahun sehingga penanganannya lebih banyak dilakukan melalui distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.

“Arahan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Bondowoso mendorong adanya langkah konkret agar persoalan kekeringan tidak terus-menerus ditangani dengan pola darurat,” tegasnya.

Persoalan ini sekali Gus akan menjawab semua permasalahan kekeringan yang berlangsung terus menerus selama 4 tahun.

“Setiap tahun itu pasti terjadi dan dilakukan penanganan darurat berupa dropping. Petunjuk Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wabup, upaya apa yang kita bisa lakukan untuk menuntaskan permasalahan itu secara permanen,” ujarnya.

Dari pemetaan dan identifikasi awal, pemerintah daerah mengerucutkan delapan titik yang dalam empat tahun terakhir tercatat berulang kali menjadi lokasi dropping air.

Beberapa wilayah yang disebut antara lain Kecamatan Botolinggo, Tlogosari, Wringin, dan Maesan, serta sejumlah kecamatan lainnya.

Persoalan kekeringan dalam rapat tersebut juga ditegaskan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Penanganan kebutuhan air bersih dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah daerah karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

“Ini bukan ansich harus BPBD yang menangani, bukan beban dari BPBD. Ini adalah beban dari Pemerintah Daerah karena kebutuhan air bersih juga merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat,” katanya.

Karena itu, solusi permanen akan ditempuh melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Program yang sudah dimiliki masing-masing OPD akan dipadukan agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.

Di antaranya, program pada sektor perumahan dan permukiman seperti Pamsimas dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta program di sektor pertanian seperti irigasi perpompaan .

“Ini nanti akan dilakukan secara sinergi dan kolaboratif, dipadukan program-program dari OPD-OPD yang lain,” katanya.

Delapan Titik, Belum Tentu Delapan Sumur Bor

Rencana penanganan mulai diarahkan pada 2027. Namun, pemerintah daerah belum dapat memastikan besaran kebutuhan anggaran maupun bentuk pembangunan pada masing-masing titik.

Pasalnya, satu lokasi kekeringan belum tentu cukup ditangani dengan satu sumur bor. Kondisi di lapangan dapat membuat satu titik membutuhkan dua bahkan tiga sumur bor.

“Tapi satu titik itu belum tentu kebutuhannya satu sumur bor, tapi bisa butuh dua, butuh tiga. Tapi yang 2027 ada penanganan, jelas. Besarannya berapa, nanti kita pertajam lagi,” ujarnya.

Dengan demikian, angka delapan titik yang saat ini menjadi sasaran awal belum dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai delapan proyek sumur bor. Kajian teknis dan kebutuhan masing-masing lokasi masih harus diperdalam.

Geolistrik Jadi Bagian Kajian Teknis
Untuk memastikan potensi sumber air tanah sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah daerah juga akan menggunakan kajian potensi air tanah dan survei geolistrik.

Keduanya akan disandingkan untuk menentukan lokasi serta kedalaman sumber air yang potensial.

“Kalau potensi air tanahnya ada, bagus, maka secara detail akan digeolistrik kedalamannya berapa,” jelasnya.

Kajian tersebut menjadi penting agar pembangunan sarana air bersih tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan potensi sumber air di masing-masing wilayah.

Diupayakan Mulai Awal 2027
Penanganan permanen delapan titik tersebut direncanakan masuk agenda 2027. Pemerintah daerah berharap pelaksanaannya dapat dimulai sejak awal tahun, meski rincian kebutuhan dan teknis pelaksanaannya masih dalam pendalaman.

“Tadi disampaikan 2027. Mudah-mudahan bisa awal tahun,” ujarnya.

Sementara untuk kondisi kekeringan pada akhir 2026 dan awal 2027, narasumber menyebut kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang turut diperhitungkan.
Ia memperkirakan hujan mulai turun pada November, meskipun fenomena El Niño disebut masih berlangsung hingga awal tahun 2027.

“November insyaAllah sudah ada hujan, cuma El Nino-nya kan sampai awal tahun,” katanya.

Dengan rencana tersebut, tantangan pemerintah daerah bukan lagi sekadar bagaimana mendistribusikan air ketika kekeringan datang, melainkan memastikan delapan wilayah yang berulang kali mengalami krisis air memiliki solusi penyediaan air yang lebih permanen dan terukur.

Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Bondowoso: Sekda Fathur Rozi Tegaskan Semangat Persatuan dan Kebangsaan

Penulis

Redaksi Tapalkuda

01/10/2026

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 melalui upacara yang digelar di Halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I., bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Bupati Bondowoso.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjaga persatuan dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Upacara berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Sejumlah unsur Forkopimda Bondowoso, pimpinan perangkat daerah, lembaga dan instansi vertikal, ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, pelajar, serta korps musik turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Keterlibatan lintas sektor itu menunjukkan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sebatas agenda seremonial. Momentum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan, menghormati keberagaman, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menempatkan nilai persatuan dan semangat kebangsaan sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai simbol, tetapi terus diwujudkan melalui sikap gotong royong, toleransi, kepedulian, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Pesan utama dari peringatan tersebut jelas ,di tengah keberagaman masyarakat, persatuan menjadi kekuatan yang harus terus dijaga. Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan pedoman bersama untuk membangun kehidupan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

Baznas Bondowoso Salurkan Bantuan Puluhan Juta untuk UMKM Besek Ikan dan Beasiswa

Penulis

Redaksi Tapalkuda

30/09/2026

BONDOWOSO – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bondowoso bersama Kementerian Agama (Kemenag) Bondowoso menyalurkan dana sebesar Rp50 juta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendidikan di Kecamatan Binakal.

Dana tersebut dialokasikan untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya perajin besek ikan atau bernyik, serta memberikan beasiswa bagi siswa-siswi tingkat MI/SD dan MTs/SMP di wilayah Kecamatan Binakal.

Program tersebut disalurkan melalui program Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA. KUA Kecamatan Binakal menjadi salah satu penerima program tersebut.

Kepala Kemenag Bondowoso, Ali Masyhur, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Kemenag dan Baznas Bondowoso dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pendidikan.

“Kebetulan yang terpilih adalah KUA Binakal. Jadi, Baznas Bondowoso dan Kemenag mengucurkan dana sebesar Rp50 juta untuk permodalan perajin besek ikan atau bernyik dan pemberian beasiswa,” kata Ali Masyhur, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Binakal.
Ali berharap geliat ekonomi masyarakat semakin tumbuh melalui dukungan permodalan bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, bantuan pendidikan diharapkan dapat membantu siswa dari keluarga penerima manfaat agar tetap memperoleh akses pendidikan.

“Harapannya, kondisi ekonomi masyarakat Binakal semakin tumbuh. Anak-anak atau siswa di Binakal juga semakin pintar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Bondowoso KH Ahmadi mengatakan, pihaknya terus memperkuat kerja sama dengan Kemenag Bondowoso dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Ia menyebut Kemenag Bondowoso turut berkontribusi dalam penghimpunan dana ZIS yang kemudian dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Apalagi, Kemenag Bondowoso setor zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp35 juta setiap bulannya,” kata KH Ahmadi.

Menurutnya, dana ZIS yang dihimpun Baznas tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan ekonomi dan sektor pendidikan.

“Karena itu, pihak Baznas Bondowoso terus berusaha menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Program tersebut menjadi salah satu upaya Baznas Bondowoso dan Kemenag dalam mengoptimalkan dana ZIS agar memberikan manfaat yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi dan pendidikan. (Eko)

12 3...942 Halaman 1 dari 942

TapalKudapost

Diduga Pengedar Sabu, Warga Pancoran Dicokok Polisi

Diterjang Hujan Lebat, Dapur Rumah Warga Besuki Situbondo Ambruk

Cashback 4 kali HadiahTabungan Kisaran Puluhan Juta Tak Tercatat di Rekening Perumdam Ijen Tirta, Siapa Penerimanya?

Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Ada Uang Saku dan Nota BBM Bermasalah Dipertanyakan

Bukan Sekadar Label! BRK Reborn Digelorakan, Kopi Bondowoso Mulai Unjuk Gigi di Pasar Dunia

“Jangan Besar Pasak daripada Tiang”, Ketua DPRD Bondowoso Minta Perumdam Ijen Tirta Berbenah Total

Tunjangan Pendidikan Rp14,33 Juta untuk Direktur Perumdam Ijen Tirta Perlu Dipertanyakan, Diduga Tak Sesuai Ketentuan

Bukan Sekadar Ungkapan, “Sampek Mate, Sampek Odik Pole” Jadi Tekad Merawat Mahabbah Guru

334 Warga Bondowoso Diverifikasi untuk Bantuan Modal Produktif KIP Jawara Tanpa Ada Potongan

Empat Tahun Jadi Langganan Dropping, Pemkab Bondowoso Bidik Delapan Titik Kekeringan dengan Solusi Permanen

Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Bondowoso: Sekda Fathur Rozi Tegaskan Semangat Persatuan dan Kebangsaan

Baznas Bondowoso Salurkan Bantuan Puluhan Juta untuk UMKM Besek Ikan dan Beasiswa

Recent Posts

Cashback 4 kali HadiahTabungan Kisaran Puluhan Juta Tak Tercatat di...

Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Ada Uang Saku dan Nota BBM Bermasalah...

Bukan Sekadar Label! BRK Reborn Digelorakan, Kopi Bondowoso Mulai Unjuk Gigi...

“Jangan Besar Pasak daripada Tiang”, Ketua DPRD Bondowoso Minta Perumdam Ijen...

Tunjangan Pendidikan Rp14,33 Juta untuk Direktur Perumdam Ijen Tirta Perlu Dipertanyakan,...

ARTIKEL LAINNYA

Cashback 4 kali HadiahTabungan Kisaran Puluhan Juta Tak Tercatat di...

Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Ada Uang Saku dan Nota BBM Bermasalah...

Bukan Sekadar Label! BRK Reborn Digelorakan, Kopi Bondowoso Mulai Unjuk Gigi...

KATEGORI E POPULLARIZUAR